Kilas Balik Dampak Revaluasi Yuan 2005

Revaluasi yuan mungkin berdampak positif dalam jangka pendek bagi perekonomian Indonesia, namun dalam jangka menengah dan panjang dampaknya tergantung sejauh mana upaya perbaikan tingkat daya saing dan manajemen makro ekonomi domestik.

(Jawapos, 26 Juli 2005) Setelah sekian lama mematok nilai yuan pada 8,3 per USD, the People’s Bank of China (Bank Sentral China), pada Kamis (21/7), merevaluasi (meningkatkan) nilai mata uang yuan sebesar 2,1 persen sehingga menjadi 8,11 per USD.

Pada saat yang sama, nilai yuan ditoleransi untuk bergerak 0,3 persen naik atau turun terhadap USD dan 1,5 persen terhadap
sekeranjang mata uang internasional lain. Sebelumnya, kurs mata uang China itu dipasak (pegged) tetap terhadap USD. Itu berarti, terdapat perubahan manajemen kurs dari kurs tetap (fixed exchange rate) ke setengah tetap (semi fixed exchange rate).

Ada dua alasan revaluasi tersebut. Pertama, adanya tekanan politik dari Amerika Serikat (AS). Sebagaimana diketahui, pemerintah AS telah lama menuding China membiarkan mata uangnya dinilai terlalu rendah (undervalued) melalui sistem kurs tetap.

Rendahnya kurs menyebabkan lebih kompetitifnya produk ekspor China daripada produk domestik AS secara tidak adil dan menggelembungnya nilai defisit perdagangan AS, yang hingga saat ini telah mencapai hampir delapan persen dari tingkat produk domestik bruto (PDB).

Alasan kedua, yang lebih utama, revaluasi mata uang yuan dilakukan untuk meredam mesin perekonomian China yang sangat panas. Sepanjang 2005, China telah mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 39,6 miliar.

Nilai surplus itu, berikut investasi asing yang masuk, menyebabkan meningkatnya cadangan devisa negara tersebut ke angka USD 711 miliar, kedua terbesar di dunia setelah Jepang.

Derasnya modal masuk (capital inflow) melalui surplus di atas menyebabkan perekonomian China tumbuh sangat dramatis sebesar 9,5 persen pada triwulan kedua 2005. Satu angka yang sangat tinggi, bahkan untuk ukuran negara tersebut.

Tidak mengherankan bila harga-harga pun melonjak drastis. Di sektor properti terdapat peningkatan hampir 10 persen harga rumah dan 12 persen harga tanah pada 35 kota besar di China.

Dengan perekonomian yang seakan berlari sprint, otoritas di negara tirai bambu itu mulai gelisah dan berupaya melambatkan lari perekonomian tersebut. Upaya melalui peningkatan suku bunga tidak berjalan efektif, terhambat oleh masih tersentralisasinya struktur keuangan dan pasar obligasi yang belum begitu sempurna di negara itu. Jadi, tidak mengherankan bila revaluasi menjadi satu alternatif untuk menghambat lari kencang perekonomian.

Akibat bagi Indonesia

Yang menjadi pertanyaan, apa akibat revaluasi tersebut bagi perekonomian Indonesia?

Secara umum, pada jangka pendek, revaluasi nilai yuan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia akan menjadi lebih murah di China sehingga berpotensi untuk meningkatkan nilai surplus perdagangan bilateral, yang tahun lalu sudah mencapai USD 8,5 miliar.

Begitu juga secara multilateral, produk ekspor Indonesia akan bertambah kompetitif untuk bersaing dengan produk-produk China di pasar internasional.

Para pelaku pasar, tampaknya, mengantisipasi akan adanya peningkatan surplus jangka pendek di atas. Hal itu terlihat dengan menguatnya rupiah pada perdagangan Jumat (22/7) dari Rp 9.810 menjadi Rp 9.795 per USD. Begitu juga, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta meningkat sebesar 14,73 poin atau 1,27 persen.

Perkembangan tersebut tentu menggembirakan. Penguatan nilai rupiah terhadap USD diharapkan akan menahan laju inflasi dalam negeri yang sudah berada di ambang cukup mengkhawatirkan, sebesar 4,28 persen hingga Juni.

Namun, pada jangka menengah dan panjang, tidak ada jaminan bahwa rupiah akan terus menguat terhadap USD. Sebab, perbaikan tingkat daya saing perdagangan yang menyebabkan rupiah menguat, baik secara bilateral maupun multilateral, hanya bersifat sementara.

Dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan daya saing akan lebih bergantung pada efisiensi infrastruktur perdagangan, kualitas dan mutu komoditas, kuatnya jaringan (network) ekspor, serta keunggulan teknologi domestik.

Dalam hal ini, China berani mengambil langkah revaluasi karena telah terdapat jaringan perdagangan yang kuat, serta peningkatan dramatis teknologi domestik negeri tersebut, yang oleh Bank Dunia diperkirakan berkontribusi 40 persen dari nilai pertumbuhan ekonomi domestik setiap tahun.

Dengan kedua faktor tersebut, revaluasi, tampaknya, tidak akan berdampak serius terhadap daya saing ekonomi China dalam jangka menengah dan panjang.

Karena itu, optimisme berlebihan akan bertambahnya daya saing perdagangan Indonesia, baik secara bilateral terhadap China maupun multilateral, sebagai fondasi penguatan nilai rupiah terhadap USD, dalam jangka menengah dan panjang adalah bukan pada tempatnya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah perlu bekerja ekstrakeras untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur perdagangan serta pengembangan jaringan perdagangan dan teknologi industri domestik. Jadi, bukan sekadar mengharapkan durian runtuh dari perubahan konstalasi ekonomi makro internasional.

Terlebih, dewasa ini masih terdapat problem akut defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diakibatkan pembengkakan subsidi BBM. Diperkirakan, nilai subsidi BBM dalam APBN 2005 akan terus membengkak di atas Rp 125 triliun, seiring belum turunnya harga minyak internasional dari kisaran USD 60 per barrel.

Potensi pembengkakan defisit APBN tersebut menyebabkan terdorongnya ekspektasi tingkat inflasi ke atas (ricardian equivalent theorem). Pada gilirannya, hal itu juga akan menyebabkan melemahnya rupiah terhadap USD. Problem struktural APBN itu, selama belum dicarikan jalan keluar yang memadai, akan mempersulit upaya stabilisasi nilai rupiah pada jangka menengah dan panjang.

Karena itu, BI, tampaknya, masih akan menerapkan kebijakan ketat peningkatan suku bunga untuk menopang nilai rupiah. Apalagi, saat ini masih terdapat tren peningkatan suku bunga internasional.
sumber:mimjob

Transaksi komoditas di BBJ anjlok Jumlah perusahaan anggota bursa susut

JAKARTA: Pada saat Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) akan mengganti sistem perdagangan bermodal Rp10 miliar agar volume transaksi meningkat, realisasi perdagangan pada Maret justru anjlok 68,65% dibandingkan dengan posisi Februari.

Total volume transaksi kontrak berjangka komoditas (multilateral), berdasarkan rekapitulasi transaksi BBJ pada Maret, hanya mencapai 158 lot yakni terdiri dari kontrak indeks emas (KIE) 8 lot dan kontrak berjangka emas 150 lot, sedangkan kontrak gulir emas dolar AS (KGE USD) sudah tidak ada yang bertransaksi.

Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan realisasi perdagangan pada Februari yang mencapai 504 lot yakni KIE sebanyak 298 lot , emas 133 lot, dan KGE USD 73 lot.

Jika dibandingkan dengan volume transaksi pada bulan pertama tahun ini sebesar 1.128 lot, transaksi multilateral di BBJ pada Maret anjlok 86%. Minat minim investor di kontrak gulir emas dolar AS sudah lebih dulu dialami kontrak berjangka olein.

Meski demikian, total volume transaksi di BBJ hanya turun tipis sekitar minus 2% menjadi 418.736 lot dibandingkan dengan posisi pada Februari sebesar 427.231 lot. Apabila dibandingkan dengan volume Januari, posisi Maret naik 31% dari 319.342 lot.

Keinginan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) agar bursa berjangka di Indonesia lebih banyak memperdagangkan kontrak komoditas dibandingkan dengan transaksi lain seperti valas agaknya masih jauh panggang dari api.

Kondisi itu terlihat dari volume transaksi multilateral di BBJ pada bulan ketiga tahun ini yang hanya 0,03% dari total transaksi. Transaksi di luar bursa (over the counter/OTC), terdiri dari sistem perdagangan alternatif (SPA) yakni kontrak valas dan indeks saham asing, dan penyaluran amanat luar negeri (PALN).
Transaksi valuta asing naik 7% menjadi 141.047 lot dari 131.845 lot, bahkan jika dibandingkan dengan posisi Januari, naik 31% dari 107.600 lot. Transaksi indeks saham asing turun 6% menjadi 275.960, sedangkan jika dibandingkan dengan posisi Januari menanjak 31,8%.

Sistem baru

BBJ berencana menerapkan sistem perdagangan baru yang dapat diakses secara online menggunakan Trayport dan 3i Infotech dengan anggaran dana Rp10 miliar yang akan diaplikasikan mulai 8 Oktober.

Sistem tersebut akan menggantikan sistem yang digunakan saat ini, JAFETS (Jakarta Futures Elektronik Trading System) yang masih bertransaksi secara remote trading.

Direktur Utama BBJ Hasan Zein Mahmud mengatakan dengan adanya sistem baru ini pihaknya menargetkan dapat meningkatkan volume transaksi kontrak berjangka komoditas di BBJ.

Ketentuan yang diterbitkan Bappebti mengenai kewajiban 5% transaksi kontrak komoditas dari total transaksi di setiap pialang berjangka meningkatkan keyakinan orang nomor satu di bursa berjangka komoditas pertama di Indonesia itu.

"Kalau berdasarkan volume transaksi di BBJ sepanjang 2008-2009, dikalikan 5%, berarti rata-rata volume transaksi kontrak komoditas nantinya akan mencapai 17.000 lot per bulan," kata Hasan belum lama ini di Jakarta.

Rata-rata transaksi harian kontrak multilateral di BBJ sejak 2001 tidak pernah mencapai 1.000 lot, paling tinggi sebesar 252 lot yang terjadi pada 2002, sedangkan pada 2009 hanya 80 lot per hari dan pada 2010 hingga Maret hanya 29 lot.

Rata-rata transaksi harian OTC paling tinggi terjadi pada 2008 sebanyak 21.569 lot dan pada 2010 sampai Maret sebesar 18.469 lot.

Jumlah anggota bursa yang bertransaksi kontrak multilateral di BBJ periode Maret berkurang menjadi sembilan perusahaan, baik perusahaan pedagang maupun pialang berjangka. Pada Februari, perusahaan anggota bursa yang bertransaksi multilateral masih tercatat sebanyak 13 perusahaan dan pada Januari 14 perusahaan.

Anggota bursa yang tercatat di BBJ setiap tahunnya juga semakin berkurang. Pada 2007 masih tercatat 134 perusahaan dan 2008 menjadi 131. Tahun lalu, anggota BBJ tinggal 116 dan pada 2010 hingga Maret berkurang lagi menjadi 114 perusahaan.

Penurunan jumlah perusahaan dan anggota bursa itu sebagian besar disebabkan ketidakmampuannya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan otoritas pengawas bursa berjangka atau melanggar aturan perundangan yang berlaku di industri tersebut.

Persaingan di antara perusahaan anggota bursa tidak terlalu terlihat, pemegang top lima besar untuk volume transaksi setiap bulannya tidak jauh berbeda baik untuk perusahaan pedagang maupun perusahaan pialang berjangka di BBJ.
Sumber BisInd